Peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024) di depan halaman kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, para buruh menyerahkan 12 tuntutan kepada Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono.
Para buruh yang tergabung dalam 23 organisasi serikat pekerja berbondong-bondong mendatangi kantor gubernur dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.
Dalam aksi damai tersebut, mereka diataranya menuntut peningkatan upah, jaminan kesehatan, dan perlindungan hak-hak buruh lainnya.
Saat menerima delegasi buruh, Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Dia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut sejauh memungkinkan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Adhy Karyono juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan buruh untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dia berjanji untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik bagi para pekerja di Jawa Timur.
Setelah menerima 12 tuntutan tersebut, Pj Gubernur Adhy Karyono berjanji akan menindaklanjuti dengan menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah pusat.
“Kami di sini bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam 5 Brawijaya, bersama-sama juga dengan BPJS kesehatan BPJS, BPJS tenaga Kerja dan juga ada perwakilan bapak Ibu sekalian dari 23 organisasi buruh serikat pekerja, kami sudah melakukan diskusi atas seluruh permintaan dan usulan yang disampaikan oleh perwakilan buruh,” kata Adhy.
Diantara 12 tuntutan buruh, Adhy menyampaikan yang pertama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat.
“Yang kedua Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM,” tegasnya.
Kemudian yang ketiga, untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili oleh Jamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.
Kemudian keempat yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).
“Yang kelima Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari Jamkes Watch GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit,” tegas Adhy.
Berikutnya, Adhy juga menjamin Pemprov mengakomodir tuntutan yang keenam. Yaitu memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5 persen.
“Yang berikutnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya,” tegas Adhy.
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai tersebut menjadi momentum penting bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan dialog yang terbuka antara pemerintah dan buruh, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jawa Timur.
0 Komentar