Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat memberikan sambutannya pada pembukaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Pemprov Jatim Tahun 2024, di Lt.2, Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Jatim, Surabaya, Jumat (15/3/2024). Foto : Rafly / JNR
Jatim Newsroom – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan, reformasi birokrasi berdampak merupakan acuan dalam membuat proyek perubahan. Demikian disampaikannya, saat Ia secara langsung membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Pemprov Jatim Tahun 2024, di Lt. 2, Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Jatim, Surabaya, Jumat (15/3/2024).
“Kebijakan kita yakni melaksanakan reformasi birokrasi berdampak yang menjadi acuan. Pelatihan ini merupakan diklat pimpinan yang mencetak para problem solver dan pembuat pembaruan dengan kreasi inovasinya. Selain itu, pelatihan ini merupakan bagian dari reformasi berdampak. Para peserta akan membuat proyek perubahan yang benar-benar memberi dampak langsung pada peningkatan layanan masyarakat,” tutur Adhy.
Lebih lanjut, Adhy menerangkan, melalui pelatihan ini para peserta dapat melakukan dan menerapkan reform atau pembaruan yang sebenarnya, dengan lebih baik pada berbagai sektor dan bidangnya masing-masing.
“Kaitannya dengan reformasi ini apakah berdampak pada penanganan kemiskinan, kita tahu kemiskinan ekstrem di Jatim masih tinggi. Dengan pelatihan ini, peserta supaya bisa menerapkan reformasi birokrasi yang dapat memberikan kemudahan untuk investasi. Maka, bagaimana caranya supaya proyek perubahan bisa mengarah kepada kemudahan terhadap investasi,” terangnya.
“Konteksnya bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak itu, supaya semua proyek perubahan mengarah pada pengurangan kemiskinan ekstrem, meningkatkan investasi, mengurangi tingkat pengangguran, dan peningkatan proses digitalisasi,” sambung Adhy.
Menurut Adhy, di era digital dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, mengakibatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi itu harus diterapkan. Karena yang bisa beradaptasi dengan digitalisasi itu akan menang dan sukses, sehingga kepada peserta pelatihan, Ia mengharapkan adanya proyek perubahan dengan sentuhan digitalisasi.
“Proses penggunaan digitalisasi harus terus ditingkatkan, karena birokrasi tidak bisa berhenti sekarang dengan dunia luar yang terus berkembang teknologi informasinya. Maka, semuanya harus bisa birokrasi dengan menggunakan sentuhan digitalisasi. Kami ingin, proyek perubahan tidak sekedar ketika di dalam kelas pelatihan saja, tetapi memang bisa digunakan dan diaplikasikan di lapangan serta betul-betul membantu kita dalam pelaksanaannya,” tukasnya.
Terkait isu-isu permasalahan di Jawa Timur seperti pengangguran, stunting, pernikahan dini, dan pemberdayaan ekonomi, kepada para peserta pelatihan, Adhy pun mengimbau, supaya juga menjadikan hal tersebut acuan dalam membuat proyek perubahan.
“Dari reform itu, akan kita jadikan dasar bagi masing-masing peserta sesuai bidang dan tugasnya untuk bisa membuat perubahan-perubahan yang mendasar. Sehingga, pada akhirnya dapat mempermudah layanan kepada masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan dapat mengukur keberhasilan indikator pembangunan,” tutur Adhy.
Adhy berharap, supaya para peserta pelatihan PKA dan PKP Angkatan I ini, dapat menghasilkan proyek perubahan yang tidak hanya mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat saja, melainkan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah.
“Nah, lebih jauh lagi bukan hanya menggunakan anggaran tetapi juga bisa menghasilkan pendapatan. Maka ke depan harus ada prinsip efektif dan efisien yang perlu diberlakukan. Kalau memang memungkinkan, proyek perubahan itu mengarah membuat pelayanan publik yang bagus, tapi juga meningkatkan pendapatan bagi pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Diketahui, PKA adalah program pengembangan kompetensi yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kompetensi kepemimpinan kinerja, untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan funsgi serta kewenangan jabatan administrator. Waktu pelatihan PKA, berlangsung mulai 7 Februari hingga 7 Juni 2024, atau selama 105 hari yang setara dengan 908 jam pelajaran dengan masing-masing jam pelajaran berdurasi 40 menit.
Sedangkan, PKP adalah program pemenuhan kompetensi yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kompetensi pelayanan, untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan jabatan pengawas. Waktu pelatihan PKP berlangsung mulai 12 Februari hingga 7 Juni 2024 , atau selama 104 hari yang setara dengan 905 jam pelajaran dengan masing-masing jam pelajaran berdurasi 45 menit. Hasil atau produk akhir dari para peserta PKA maupun PKP adalah, aksi perubahan yang akan dimentori langsung oleh para kepala perangkat daerah masing-masing.
Sebagai informasi, dalam pembukaan kegiatan PKA dan PKP Angkatan I ini juga dihadiri oleh, 21 perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto, Widya Iswara Wahid Wahyudi, dan para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan BPSDM Jatim.
Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
0 Komentar